RUU KUHP DISAHKAN, APA DAMPAK YANG DITIMBULKAN?

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.
Terhadap pelaksanaan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) disahkan menjadi Undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI yang beragendakan pengambilan keputusan atas RUU KUHP pada Selasa 6 Desember 2022.
Dalam RUU KUHP baru kita sudah berbeda dengan KUHP yang lama karena KUHP yang lama masih memakai Asas Societas delinquere non potest yang artinya adalah korporasi (badan hukum) tidak dapat melakukan tindak pidana dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana pula. Namun seiring perkembangan jaman dengan banyaknya perkara yang melibatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana membuat direvisinya KUHP yang saat ini kita pakai, dengan RUU KUHP Nasional.
Pengesahan RUU KUHP ini merupakan momen bersejarah dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia. Setelah bertahun-tahun menggunakan KUHP produk Belanda, saat ini Indonesia telah memiliki KUHP sendiri. Perjalanan penyusunan RUU KUHP tidak selalu mulus. Pemerintah dan DPR sempat dihadapkan dengan pasal-pasal yang dianggap kontroversial, di antaranya pasal penghinaan Presiden, pidana kumpul kebo, pidana santet, vandalisme, hingga penyebaran ajaran komunis.
Dalam pidana pokok, RUU KUHP tidak hanya mengatur pidana penjara dan denda saja, tetapi menambahkan pidana penutupan, pidana pengawasan, serta pidana kerja sosial. Selain pidana mati, pidana penjara juga direformasi dengan mengatur pedoman yang berisikan keadaan tertentu agar sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana. Selanjutnya, pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin, dan pemenuhan kewajiban adat setempat.
Adanya pasal-pasal yang dianggap kontroversial bisa memicu ketidakpuasan golongan-golongan masyarakat tertentu. Pihak-pihak yang tidak setuju atau protes terhadap RUU KUHP dapat menyampaikannya melalui mekanisme yang benar. Masyarakat diperbolehkan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).”

1. Pasal Penghinaan Presiden
Pasal penghinaan kepada presiden tercantum dalam pasal 217-240. Penghinaan presiden yang disebut sebagai pasal-pasal kontroversial RKUHP, berupa tindak pidana yang menyerang diri Presiden dan/atau Wakil Presiden hingga pemerintah atau lembaga negara.
“Setiap orang yang menyerang diri Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat dipidana penjara paling lama lima tahun,” bunyi pasal 217 RKUHP.
“Setiap orang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden dipidana penjara paling lama tiga tahun atau denda Rp200 juta,” bunyi pasal 218 RKUHP.
2. Pasal Demo Dipidana
Pasal demo akan mendapat pidana yang dimaksud adalah berupa demonstrasi yang dilakukan tanpa pemberitahuan hingga mengganggu masyarakat umum. Pasal-pasal kontroversial RKUHP ini tertuang dalam Pasal 256.
“Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II,” bunyi pasal 256.
3. Pasal Hukuman Koruptor
Pasal hukuman koruptor diturunkan yang termuat dalam pasal 603. Pasal kontroversial RKUHP ini menjelaskan, koruptor paling sedikit dipenjara selama dua tahun yang sebelumnya empat tahun dan maksimal 20 tahun. Lalu, denda paling sedikit kategori II atau Rp10 juta yang dulunya Rp200 juta dan paling banyak Rp2 miliar.
“Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI,” bunyi pasal 603.
4. Pasal Kumpul Kebo
Pasal kumpul kebo adalah secara khusus mengatur ketentuan hubungan seks di luar pernikahan, yang nantinya akan dipidana penjara paling lama 1 tahun. Pasal kumpul kebo yang disebut sebagai pasal-pasal kontroversial RKUHP ini termuat dalam Pasal 413 ayat (1) bagian keempat tentang Perzinaan.
“Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II,” bunyi pasal 413 ayat (1).
5. Pasal Kebebasan Pers
Pasal kekebasan pers yang masuk kategori pasal-pasal kontroversial RKUHP tertuang dalam pasal 263 ayat 1. Pasal kontrovesial ini menyatakan seseorang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita yang sudah diketahui berupa berita bohong dan menyebabkan kerusuhan dapat dipidana.
Pidana yang mengatur ini akan dipenjara paling lama 6 tahun atau denda Rp500 juta. Ini termasuk berita yang patut diduga berita bohong dan memicu kerusuhan (pidana penjara paling lama 4 atau denda Rp200 juta), lalu berita yang dianggap tidak pasti dan berlebihan (pidana penjara 2 tahun atau denda paling banyak Rp10 juta).
6. Pasal Living Law
Pasal living law (hukum adat) mengatur boleh diberlakukan suatu hukuman bagi yang hidup dalam masyarakat tertentu dengan hukuman adat. Ini berupa hukuman yang tidak tertulis tetapi masih terus berlaku di tengah masyarakat Indonesia. Living law masuk kategori pasal-pasal kontroversial RKUHP tepatnya pasal 2 dan 595.
7. Pasal Vandalisme
Pasal vandalisme dalam RKUHP tertuang d5palam pasal 331. Vandalisme yang dimaksudkan adalah seperti mencorat-coret dinding karena masuk kategori kenakalan. Pelaku akan dikenakan pidana kategori II denda sebanyak Rp10 juta.
“Setiap Orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau Barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II,” bunyi Pasal 331.
Sumber :
1. Susanto A. Perbandingan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebelum Adanya RUU KUHP Pada RUU KUHP dan Sistem Dari Negara Belanda. Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial. 2022; 7(1): 125-46.
2. Irawati AC. Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Ruu Kuhp Asas Legalitas). ADIL Indonesia Journal. 2019; 1(2) : 1-6.
3. https://m.liputan6.com/hot/read/5147236/10-pasal-pasal-kontroversial-rkuhp-yang-sudah-sah-jadi-uu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top