Segelintir Kontradiksi Penerbitan Perppu Cipta Kerja

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja merupakan regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang akhir-akhir ini sering diperbincangkan dan dinilai tidak memenuhi syarat kegentingan. Banyaknya kontradiksi yang muncul dapat mempengaruhi dan mengganggu iklim investasi hijau dan berkelanjutan sehingga dapat memicu terjadinya kegagalan dari aspek pembangunan ekonomi di Indonesia.
Menurut Lon F. Fuller terdapat 8 (delapan) hal yang menjadi penyebab kegagalan peraturan perundang-undangan. Delapan kegagalan hukum tersebut dapat dihindari bila terjadi penekanan pada isi peraturan perundang-undangan dengan 8 (delapan) persyaratan moral tertentu yang meliputi:
a. Laws should be general. Harus ada aturan-aturan sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan sehingga perlunya sifat tentang persyaratan sifat keumuman.Aturan-aturan ini menjadi pedoman kepada otoritas sehingga keputusan otoritatif tidak dibuat atas suatu dasar ad hoc dan atas dasar kebijakan yang bebas, melainkan atas dasar aturan-aturan yang umum.
b. They should be promulgated, that citizens might know the standards to which they are being held. Setiap aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi otoritas tidak boleh dirahasiakan melainkan harus diumumkan (publikasi). Persyaratan bahwa hukum harus dipromulgasi (dipublikasikan) karena orang tidak akan mematuhi hukum yang tidak diketahui oleh pihak yang menjadi sasaran penerapan hukum (norm adressat).
c. Retroactive rule-making and application should be minimized. Aturan-aturan harus dibuat untuk menjadi pedoman bagi kegiatan di masa mendatang sehingga hukum diminimalisasi berlaku surut.
d. Laws should be understandable, hukum harus dibuat agar dapat dimengerti oleh rakyat.
e.Free of contradiction, yaitu aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain baik secara vertikal maupun horizontal.
f. Laws should not require conduct beyond the abilities of those affected. Aturan aturan tidak boleh mensyaratkan perilaku atau perbuatan di luar kemampuan pihak pihak yang terkena akibat hukum, artinya hukum tidak boleh memerintahkan
sesuatu yang tidak mungkin dilakukan.
g. They should remain relatively constant through time. Hukum tidak boleh diubah sewaktu-waktu, sehingga hukum harus tegas.

Berdasarkan penyebab tersebut, ditemukan banyak kejanggalan dari Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja salah satunya dimana hukum itu harus free of contradiction aturan yang dibuat tidak boleh bertentangan satu sama lain baik secara vertikal maupun horizontal. Misal, beberapa pasal yang bermasalah dan digugat oleh kelompok masyarakat sipil ke MK karena potensi dampaknya pada lingkungan hidup dan aspek sosial tetap dipertahankan di perppu tersebut. Pasal itu antara lain pembatasan pelibatan masyarakat dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dalam perizinan berusaha yang diatur di Pasal 26 UU Cipta Kerja. Sehingga hal tersebut merupakan salah satu alasan MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat atau cacat formil, karena pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi secara maksimal dan bermakna kepada masyarakat untuk memberikan masukan. Selain itu, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja juga ditolak dengan jelas oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang mengajukan gugatan judicial review atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 9 Januari 2023.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top