Isu Terkini Perempuan : Pernikahan Anak

Isu Terkini Perempuan : Pernikahan Anak

Ditulis oleh A. Fadhilah Putri Zakiyah (Bendahara Umum Periode 1444-1445 H/2022-2023)

Isu terkini perempuan hadir dalam berbagai macam masalah dengan presentase berbeda di setiap daerahnya. Beberapa isu tersebut yakni pernikahan anak, human trafficking, kekerasan seksual, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan LGBT. Paling marak terjadi adalah pernikahan anak. Menurut UU RI usia yang dikategorikan “anak” adalah 0-18 tahun (janin yang masih di dalam kandungan pun termasuk kategori “anak”). Sedangkan, di beberapa daerah, anak yang berusia kurang dari 18 tahun telah dinikahkan oleh orang tua nya. Hal ini sapat terjadi karena kurangnya edukasi dan terkadang karena permasalahan ekonomi. Edukasi mengenai pernikahan anak terkadang terhalang oleh adat istiadat yang harus dijalankan di suatu daerah, begitu pula hal ini berlaku pada pernikahan anak. Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi kepada orang tua terutama anak mengenai pernikahan anak.

Pernikahan anak merujuk pada praktik di mana seseorang yang belum mencapai usia dewasa, terutama perempuan, dipaksa atau dipersuasi untuk menikah. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pernikahan anak didefinisikan sebagai pernikahan yang melibatkan satu atau kedua pasangan yang berusia di bawah 18 tahun. Praktik ini melanggar hak asasi manusia, termasuk hak pendidikan, kesehatan, kebebasan berekspresi, dan kebebasan memilih pasangan hidup.

Pernikahan anak memiliki dampak yang serius pada perempuan. Secara fisik, perempuan yang menikah pada usia muda lebih rentan terhadap komplikasi kesehatan terkait kehamilan dan persalinan, seperti keguguran, anemia, dan kelahiran prematur. Mereka juga berisiko tinggi mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan penindasan oleh suami mereka atau keluarga suami. Pendidikan mereka terganggu, karena mereka harus menghentikan sekolah dan menghadapi tanggung jawab keluarga yang besar pada usia yang seharusnya mereka dapat mengeksplorasi peluang pendidikan dan perkembangan diri.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil untuk mengatasi pernikahan anak. Pertama, undang-undang dan kebijakan telah diperkenalkan di banyak negara untuk menegakkan usia minimum pernikahan yang sah dan menghukum pelanggarannya. Selain itu, program-program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif pernikahan anak telah diluncurkan. Program ini mencakup kampanye penyuluhan di sekolah-sekolah, pelatihan bagi para guru dan kader masyarakat, serta penyediaan beasiswa dan insentif bagi perempuan untuk melanjutkan pendidikan mereka.

Selain itu, memperkuat peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan ekonomi yang setara juga dapat membantu mengurangi pernikahan anak. Dukungan untuk akses perempuan terhadap pekerjaan yang layak, pelatihan keterampilan, dan program kewirausahaan dapat memberikan alternatif bagi mereka yang biasanya terjebak dalam pernikahan anak.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top