Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan

Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan

Ditulis oleh Khairunnisa Nur Rizqi Ababil (Wakil Bendahara Umum Periode 1444-1445 H/2022-2023)

Beberapa waktu terakhir ini, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi isu yang banyak dibahas pada pemberitaan media massa. Berbagai bentuk kekerasan sejatinya tidak mengenal latar belakang, siapapun bisa menjadi korban. Namun yang rentan menjadi korban adalah perempuan dan anak. Akibatnya, perempuan korban kekerasan terus menghadapi diskriminasi, disalahkan atas kekerasan yang terjadi pada mereka (re-viktimisasi), dan kesulitan mengakses layanan dan dukungan yang mereka butuhkan. Kekerasan yang biasa terjadi yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual dan pemerkosaan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana asusila menjadi hal yang sangat penting, karena dengan adanya perlindungan hukum yang baik maka kepastian hukum juga akan terlaksana dengan baik. Perlindungan hukum tidak sebatas pada proses pelaporan adanya tindak pidana, melainkan sampai pada proses persidangan hingga putusan berkekuatan hukum tetap.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan melibatkan adopsi dan implementasi kebijakan dan undang-undang yang kuat. Undang-undang yang melarang kekerasan dan memberikan perlindungan bagi korban harus ada dan diterapkan secara konsisten. Hal ini melibatkan pendefinisian jelas mengenai berbagai tindakan kekerasan, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, serta upaya untuk mempercepat proses peradilan guna memberikan keadilan yang cepat dan efektif kepada korban.

Selain itu, penting juga untuk memberikan perlindungan khusus bagi kelompok yang rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan migran. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban kekerasan, dan memperkuat akses mereka terhadap sistem peradilan juga merupakan langkah penting dalam perlindungan hukum.

Untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif, akses dan dukungan bagi korban kekerasan harus diperluas. Ini termasuk menyediakan akses yang mudah dan terjangkau ke sistem hukum, termasuk bantuan hukum bagi korban yang membutuhkan. Layanan dukungan yang holistik dan terintegrasi, seperti pusat krisis, penampungan, konseling, dan bantuan medis, harus tersedia bagi korban kekerasan. Juga penting untuk membangun kemitraan antara lembaga penegak hukum, penyedia layanan sosial, dan organisasi masyarakat sipil guna mendukung korban kekerasan secara komprehensif.

Pendidikan dan kesadaran masyarakat adalah kunci untuk mengubah norma sosial yang mendukung kekerasan. Kampanye publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang konsekuensi dan dampak negatif kekerasan, serta mempromosikan sikap dan perilaku yang menghormati hak asasi manusia, perlu dilakukan secara terus-menerus. Pendidikan tentang hubungan sehat, kesetaraan gender, dan penyelesaian konflik non-kekerasan juga harus menjadi bagian penting dari kurikulum pendidikan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top