Isu Reshuffle Kabinet: Bagaimana dengan Ekonomi di Indonesia?

Dikutip dari situs Cambridge Dictionary, reshuffle kabinet merujuk pada peristiwa tertentu. Pada peristiwa ini, terjadi perubahan pada posisi orang atau hal lain dalam suatu kelompok. Dalam situsnya, Institute for Government menjelaskan pergantian pos menteri pada reshuffle kabinet bisa bersifat minor. Namun bisa juga bersifat besar-besaran dengan melibatkan beberapa menteri.

Reshuffle kabinet terjadi untuk mencapai tujuan pemerintahan, yang berkaitan dengan partai atau target tertentu. Tujuan diharapkan tercapai dengan melakukan penggantian pos menteri. Adapun beberapa tujuan direshuffle kabinet adalah:

  1. Melakukan manajemen partai dan kabinet

Seorang pemimpin dan politikus dapat membangun aliansi, memberikan reward, dan memastikan seluruh faksi dalam partai menjadi perwakilan pemerintah.

  1. Manajemen kinerja

Reshuffle kabinet adalah kesempatan mengevaluasi kinerja para menteri dalam pemerintahan. Menteri dengan kinerja baik biasanya mendapat tanggung jawab lebih besar.

  1. Menandai pergantian kebijakan

Adanya reshuffle kabinet mengindikasikan adanya perubahan prioritas pemerintahan. Pemerintah berharap prioritas tercapai dengan mengganti para menteri.

  1. Melakukan penyegaran

Refreshing atau dilakukan dengan menarik sosok yang baru dan lebih muda dalam reshuffle kabinet. Tujuan ini biasanya ingin dicapai pemerintahan yang kurang populer.

  1. Ada peristiwa di luar kendali

Reshuffle kabinet dilakukan saat terjadi peristiwa yang tak bisa dikendalikan pemerintah. Misal menteri yang tidak bisa bertugas karena berbagai sebab, contohnya sakit.

Isu reshuffle kabinet kembali mencuat. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Sarman Simanjorang mengatakan, persoalan penyegaran di kabinet merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Segera,” kata Jokowi dalam pernyataan pers seperti di akun YouTube Setpres, Rabu (29/3). Jokowi menjawab pertanyaan soal posisi Menpora kosong dan rencana reshuffle kabinet.

Hal tersebut mendapat atensi dari berbagai pihak. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai ada beberapa menteri yang mendapatkan rapor merah agar bisa di reshuffle atau diganti. Pertama, Menteri yang mengurus ihwal pangan yaitu Menteri Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan.Bhima menilai, kedua menteri tersebut belum maksimal menyelesaikan masalah pangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kenaikan harga pangan bahkan sebelum Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) dan keputusan impor beras saat panen raya tiba.

Disisi lain, muncul argumen dari sektor ekonomi yang kontra terhadap isu reshuffle ini, “Kami melihat dari menteri ekonomi masih bagus nilai kerjanya. Artinya tidak perlu diganti. kata Sarman kepada Kontan.co.id, Jumat (31/3).Sarman menyebut untuk pos menteri-menteri yang ada di sektor perekonomian masih memiliki kinerja baik. Hal ini menurutnya terlihat dari perekonomian nasional yang tahun lalu mencapai 5,31% di tengah kondisi perekonomian global yang sedang tak menentu. Begitu juga yang diungkapkan oleh Ekonom dan Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengatakan, sebagian menteri khususnya bidang ekonomi masih terlihat aktif menjalankan tugasnya terutama dalam mendukung program-program strategis.

Sarman menilai perlu ada perbaikan dari sisi kepercayaan publik dari pemerintah. Hal tersebut berkaca dari kasus yang saat ini viral di Kementerian Keuangan. Di mana hal tersebut dikhawatirkan dapat menurunkan kepercayaan publik.Potensi berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat harus disikapi segera oleh pemerintah. Pasalnya kesadaran pajak masyarakat dan pengusaha yang tinggi diiringi dengan harapan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang baik. Maka agar target pajak tercapai maka tingkat kepercayaan masyarakat harus di jaga.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top