Telusuri Sepenuhnya Cuitan Kampanye #PrabowoGibran2024 pada Akun @Kemhan_RI Demi Integritas Pemilu 2024

Seiring mendekatnya hari pemungutan suara, integritas negara dalam menjalankan pemilu 2024 semakin dipertanyakan. Dugaan praktik penggunaan sumber daya dan dana negara untuk kepentingan politik, baik di tingkat nasional maupun daerah, semakin mencuat. Sumber daya negara yang diduga dipolitisasi mencakup berbagai hal, mulai dari aparatur negara hingga fasilitas pemerintah.

Peristiwa terbaru mencakup unggahan yang mencurigakan dari akun resmi Kementerian Pertahanan (@Kemhan_RI) di platform media sosial X pada 21 Januari 2024 pukul 10:25. Unggahan tersebut berisi tagar yang mendukung citra pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, serta gambar komplek perumahan. Kepala Biro Humas Kemhan, Brigjen Edwin Adrian, mengakui adanya cuitan tersebut dan menyatakan bahwa ini merupakan ketidaksengajaan dari admin media sosial Kemhan. Meskipun dianggap sebagai ketidaksengajaan, cuitan tersebut menimbulkan beberapa permasalahan karena mengindikasikan:

  1. Pertama, kemungkinan campur tangan dalam pengelolaan media sosial untuk kepentingan Kementerian Pertahanan secara lembaga, yang seharusnya netral dalam konteks pemilu, dan untuk kepentingan kampanye Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai calon presiden.
  2. Kedua, dugaan pelanggaran terhadap Pasal 280 ayat 1 huruf h UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang melarang pelaksana, peserta, dan tim kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Hal ini terjadi karena cuitan @Kemhan_RI terlihat eksplisit mendukung kampanye dengan mencantumkan tagar “#PrabowoGibran2024”.
  3. Ketiga, potensi pelanggaran Pasal 282 UU Pemilu, yang melarang pejabat negara membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu selama masa kampanye. Menteri Pertahanan sebagai pejabat negara dapat terlibat dalam pelanggaran ini, terutama jika akun @Kemhan_RI dikelola oleh Biro Humas Setjen Kemhan yang merupakan pejabat struktural/fungsional.
  4. Keempat, dugaan pelanggaran Pasal 304 ayat 1 dan 2 UU Pemilu, yang menyatakan bahwa pejabat negara, termasuk Prabowo yang masih menjabat, dilarang menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye. Fasilitas negara dalam hal ini tidak hanya mencakup sarana mobilitas dan infrastruktur perkantoran, tetapi juga sarana telekomunikasi milik pemerintah.
  5. Kelima, jika admin atau tim pengelola akun @Kemhan_RI terdiri dari aparatur sipil negara, terdapat potensi pelanggaran Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang melarang PNS terlibat dalam kegiatan kampanye, terlebih lagi menggunakan fasilitas negara

Tanggapan Anggota Komisariat

Cuitan politis dari akun resmi @Kemhan_RI bukanlah satu-satunya dugaan pelanggaran netralitas negara yang mencuat menjelang pemilu 2024. Sebelumnya, berbagai informasi yang mencurigakan telah menghiasi media sosial dan pemberitaan, termasuk dugaan keterlibatan pejabat pemerintah daerah dalam kampanye, politisasi bantuan sosial, dan pengerahan dukungan dari pemerintah desa.

Berbagai permasalahan ini menunjukkan bahwa netralitas negara saat ini berada dalam situasi yang kritis dan rawan. Dampaknya, integritas pemilu menjadi terancam, dan prinsip-prinsip keadilan terancam dilanggar. Oleh karena itu, anggota komisariat berkomitmen untuk pemilu bersih dengan menekankan:

  1. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) dan seluruh pengawas pemilu di tingkat daerah untuk segera mengambil tindakan terhadap segala bentuk kecurangan pemilu, baik yang telah dilaporkan oleh masyarakat maupun yang informasinya telah tersebar luas di ruang publik. Diperlukan sikap proaktif dari pengawas pemilu untuk memantau dan menindaklanjuti pemilu tanpa hanya menunggu laporan dari masyarakat.
  2. Peserta pemilu, termasuk jajaran pelaksana dan petugas kampanye, diimbau agar tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye pemilu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 280, 281, 282, 283, dan 304 UU Pemilu. Pejabat negara dan pemerintah desa yang dilarang terlibat dalam kampanye pemilu, sesuai dengan aturan yang diatur dalam pasal 280 ayat 2 dan 3 UU Pemilu, diharapkan untuk menjaga netralitas dan menahan diri dari intervensi yang dapat memengaruhi hasil pemilu.

Kami juga mengajak anggota komisariat untuk turut serta aktif dalam mengawal pemilu dengan melaporkan setiap dugaan kecurangan pemilu kepada pengawas pemilu atau melalui berbagai saluran yang disediakan oleh inisiatif masyarakat sipil.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top