Problematika Omnibus Law Kesehatan yang akan mencabut sembilan UU

Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan yang menggunakan metode omnibus law sebagai usul inisiatif DPR. RUU tersebut terdiri dari 20 bab dan 478 pasal yang mengatur 14 hal.Dalam poin ke-14, RUU Omnibus Kesehatan akan mencabut sebanyak sembilan undang-undang di bidang kesehatan. Otomatis, sembilan undang-undang tersebut tak berlaku saat RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang.

RUU Omnibus Kesehatan diklaim hadir dalam rangka menjamin hak warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan sehat sejahtera lahir dan batin. Sebab, pembangunan kesehatan masyarakat didasarkan pada tiga pilar, yakni paradigma sehat, pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional. Alasan pemerintah ingin mencabut Sembilan pasal pada RUU Kesehatan salah satunya dikarenakan Organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia dinilai terlalu memonopoli dalam dunia kesehatan nasional dari hulu sampai ke hilir dan dilindungi oleh undang-undang. Mulai dari pembentukan kolegium kedokteran hingga menerbitkan surat izin praktik hanya bisa dilakukan oleh IDI. Rancangan Undang-Undang Kesehatan diharapkan bisa mengembalikan tugas itu ke negara. Menurut Judilherry (Sekretaris Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan), kewenangan IDI terlalu banyak dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Padahal, banyak hal yang tidak relevan untuk diurus oleh organisasi profesi seperti IDI.

Pasal 233-239 draf RUU Kesehatan belum menjelaskan secara rinci kualifikasi dokter WNA seperti apa yang diizinkan berpraktik di dalam negeri. Nantinya, evaluasi kompetensi, STR sementara, SIP, dan mekanisme teknis pemberian izin akan diatur dalam peraturan pemerintah. Hal-hal ini akan terus dibahas oleh Kemenkes sebagai koordinator penyusunan RUU Kesehatan dan dimasukkan dalam daftar inventarisasi masalah hingga Juni 2023. RUU dengan metode omnibus law ini setidaknya akan mencabut sembilan undang-undang serta mengubah empat undang-undang terkait kesehatan.

UU yang dicabut adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU No 29/2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No 36/2009 tentang Kesehatan, UU No 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan, UU No 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa, dan UU No 4/2019 tentang Kebidanan. Selain itu, RUU Kesehatan juga akan mengubah empat undang-undang, yakni UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pada demo tersebut, para dokter dan anggota organisasi profesi kesehatan menilai ada hal yang dapat merugikan masyarakat, seperti proses yang tidak transparan, tidak ada naskah akademik, dan ada upaya liberalisasi sektor kesehatan nasional, termasuk penghapusan peran organisasi profesi dalam pengawasan, pembinaan, penerbitan rekomendasi, dan surat tanda registrasi(STR), Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PB IDI mengusulkan Rancangan Undang-Undang Kesehatan agar merinci kualifikasi tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing yang mendapat izin praktik di dalam negeri. Kualifikasi mereka harus sesuai dengan kebutuhan dunia medis dalam negeri dan tetap mengutamakan dokter lokal terlebih dahulu. Berdasarkan data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) menunjukkan, dokter Indonesia yang memiliki surat tanda registrasi (STR) sampai pertengahan Juli 2022 sebanyak 185.547 orang, terdiri dari 142.558 dokter umum dan 43.989 dokter spesialis dari 36 jenis spesialisasi. Selain itu, terdapat 39.738 dokter gigi. Ketua PB IDI Adib Khumaidi mengatakan, tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara Indonesia yang sekolah ke luar negeri juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia medis dalam negeri. Pemerintah dapat membuat daftar rekomendasi sekolah mana saja yang sesuai dengan kebutuhan medis dalam negeri.

Referensi:

https://news.republika.co.id/berita/rpqli3436/omnibus-law-kesehatan-akan-cabut-sembilan-uu

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54768000

https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/03/27/memperkuat-kewenangan-negara-di-ruu-kesehatan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top