Kedatangan Rohingya di Indonesia

Konflik agama di Myanmar antara Islam dan Buddha, dikenal dengan konflik etnis Rohingya dan Rakhine. Meskipun konflik terjadi di internal Myanmar, konflik ini membawa dampak bagi dunia internasional terutama negara-negara yang berdekatan dengan Myanmar seperti Indonesia, Malaysia dan Bangladesh. Sejak 14 November lalu, Badan PBB yang menangani pengungsi (UNHCR) mencatat bahwa Aceh telah kedatangan 1.075 pengungsi Rohingya yang tiba dalam enam gelombang. BBC News Indonesia merangkum informasi mengenai latar kelompok minoritas Islam yang mengalami persekusi di Myanmar dan penolakan di Indonesia ini. Berikut sejumlah hal yang perlu Anda ketahui agar memahami konteks tentang pengungsi Rohingya.

Apakah Indonesia satu-satunya tempat Rohingya mencari perlindungan?

Berdasarkan data UNHCR  pada tanggal 31 Oktober 2023 menunjukkan 1.296.525 pengungsi Rohingya yang mencari perlindungan tersebar ke sejumlah negara. Bangladesh menjadi negara paling banyak menampung, yaitu 967.842 orang. Diikuti dengan Malaysia (157.731), Thailand (91.339), India (78.731) dan terakhir Indonesia (882). Meskipun jumlah yang masuk ke Aceh, Indonesia sedikit, tapi dalam satu pekan terakhir  lebih dari 100% dengan jumlah sekitar 1.000 orang.  Direktur Arakan Project, lembaga advokasi HAM Rohingya, Chris Lewa menilai “Indonesia bukanlah negara tujuan” bagi pengungsi Rohingya dalam mencari perlindungan

Di balik penolakan pengungsi Rohingya

Menurut sosiolog dari Universitas Syiah Kuala, Siti Ikramatoun perubahan sikap warga Aceh ini, lantaran akumulasi pengalaman tidak menyenangkan dari hubungan berinteraksi dengan pengungsi Rohingya selama bertahun-tahun. “Kasus-kasus yang muncul justru pada akhirnya mengikis kepercayaan itu. Baik kasus pelecehan, ditambah dengan kasus-kasus lain yang melarikan diri, bertengkar dengan warga setempat dan lain-lain,” katanya.

Apa respons pemerintah?

Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh, Devi Riansyah mengatakan pihaknya tidak berwenang terhadap persoalan ini, dan menyerahkan hal ini kepada Badan PBB untuk urusan Pengungsi, UNHCR.

“Sesuai dengan Perpres 125 terkait PPLN Dinsos Provinsi tidak memiliki kewenangan dan tupoksi (tugas, pokok dan fungsi) terkait hal tersebut,” kata Devi melalui pesan tertulis.Saat ditanya mengenai alternatif lokasi penampungan karena adanya penolakan warga, dan potensi konflik, Devi menjawab: “Sampai saat ini belum ada arahan dari pimpinan terkait hal tersebut”.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top