Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Ini bukan sekadar hari libur atau upacara bendera biasa. Pancasila lahir sebagai dasar negara yang merangkum nilai-nilai luhur bangsa, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial. Namun, saya melihat bahwa peringatan ini seringkali berlangsung tanpa perenungan yang mendalam, terutama di kalangan generasi muda. Di sinilah saya melihat bahwa mahasiswa harusnya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan mengamalkan Pancasila, bukan hanya merayakannya.
kader HMI berada di posisi yang strategis. Mereka adalah agen perubahan di kampus dan masyarakat. Sayangnya, tidak sedikit mahasiswa organisasi yang lebih sibuk dengan urusan struktural atau bahkan pragmatisme politik praktis, sehingga lupa bahwa Pancasila harus hidup dalam aksi nyata. Misalnya, ketika terjadi ketidakadilan di masyarakat, seperti penggusuran warga miskin atau korupsi yang merajalela, seharusnya menjadi yang pertama turun tangan membela rakyat kecil. Bukan hanya sekadar membuat pernyataan di media sosial. Karena nilai keadilan sosial dalam sila kelima tidak akan berarti jika hanya dihafal tanpa perbuatan.
Selain itu, di tengah maraknya isu radikalisme dan intoleransi yang mengatasnamakan agama, kader HMI wajib menjadi benteng yang kuat. Mereka harus menunjukkan bahwa berIslam dan berPancasila itu sejalan, bukan bertentangan. Banyak pihak yang mencoba memecah belah bangsa dengan mengatakan bahwa Pancasila tidak sesuai dengan syariat Islam. Saya berpendapat bahwa pernyataan seperti itu justru muncul dari pemahaman yang sempit. Sejarah mencatat, justru HMI sangat nasionalis dan menjadikan Pancasila sebagai konsensus bersama tanpa menghilangkan identitas keislaman mereka.
Maka dari itu, Mahasiswa didalam Hari Lahir Pancasila tidak boleh berhenti pada upacara atau diskusi internal organisasi. Mereka harus menjadikan momentum ini sebagai pijakan untuk melakukan gerakan nyata, misalnya dengan mengadakan penyuluhan hukum bagi warga kurang mampu, membantu korban bencana tanpa membedakan agama, atau mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat secara santun namun tegas. Jika hanya diam dan ikut-ikutan dalam budaya korupsi, nepotisme, atau politik uang, maka mereka telah mengkhianati amanat Pancasila itu sendiri.
