Peran Perempuan dalam Pembangunan

Peran Perempuan dalam Pembangunan

Ditulis oleh Nabila Shinta Mutiarani (Sekretaris Bidang Internal Periode 1444-1445 H/2022-2023)

Berbicara tentang perempuan, tidak sedikit hasil kajian yang menyebutkan bahwa perempuan dan anak masih tergolong kelompok rentan yang sering mengalami berbagai masalah, seperti kemiskinan, bencana alam, konflik, kekerasan, dan sebagainya.Hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga negara-negara lain di seluruh dunia. Pun di era emansipasi seperti sekarang, perempuan acapkali dianggap sebagai kelompok kelas kedua (subordinat) sehingga mereka tidak memperoleh persamaan hak dengan laki-laki. Perempuan dinilai hanya becus dalam melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga.

Seiring berjalannya waktu, perempuan mulai bangkit dan berhasil membuktikan bahwasanya keberadaan mereka layak untuk diperhitungkan. Kecerdasan serta kepiawaian perempuan-perempuan Indonesia, khususnya, tidak bisa lagi dianggap remeh karena telah turut berkontribusi terhadap pembangunan secara nasional yang dapat mengubah kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera.

Pemberdayaan perempuan adalah kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Pemberdayaan perempuan melibatkan memberikan akses yang setara terhadap pendidikan, pelatihan, dan kesempatan ekonomi. Hal ini juga melibatkan pemenuhan hak-hak perempuan, termasuk hak reproduksi, akses terhadap layanan kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemberdayaan perempuan juga melibatkan peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik dan sosial. Ketika perempuan diberdayakan, mereka dapat menjadi agen perubahan yang berdampak positif bagi diri mereka sendiri, keluarga, komunitas, dan negara secara keseluruhan.

Perempuan masih menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai pemberdayaan dan kesetaraan. Tantangan tersebut meliputi diskriminasi gender, ketidakadilan sosial, dan akses terbatas terhadap sumber daya dan peluang. Upaya yang diperlukan meliputi perubahan kebijakan yang inklusif, penegakan hukum yang melindungi hak-hak perempuan, pendidikan yang mengedepankan kesetaraan gender, dan pelibatan aktif masyarakat dalam mengatasi norma sosial yang mendukung ketidaksetaraan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top